Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Forum Hak Asasi Manusia Bahrain mengungkap sejumlah informasi baru mengenai dugaan penyiksaan terhadap para tahanan, pemaksaan pengakuan, serta penyelenggaraan persidangan tertutup di negara tersebut.

Ia menyerukan penghentian proses hukum terhadap para ulama Syiah dan pelaksanaan penyelidikan independen atas berbagai dugaan pelanggaran hak-hak tahanan.

Sementara itu, pengadilan Bahrain telah menunda pembacaan putusan dalam perkara yang melibatkan puluhan rohaniwan Syiah.

Baqer Darwish, Ketua Forum Hak Asasi Manusia Bahrain, menjelaskan bahwa lembaganya telah menerbitkan laporan investigasi setebal 60 halaman berjudul "Pengadilan Para Ulama di Bahrain: Membuka Kembali Berkas Sejarah Persidangan Tertutup."

Menurut Darwish, laporan tersebut mendokumentasikan sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama, penyiksaan terhadap tahanan, serta perampasan hak-hak hukum para terdakwa.

Dengan merujuk pada berbagai kesaksian yang dimuat dalam laporan itu, termasuk pernyataan Syeikh Muhammad Sanqur, salah seorang ulama terkemuka Syiah Bahrain, Darwish menegaskan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan adanya praktik pengambilan pengakuan di bawah tekanan.

Ia juga mengungkap dugaan penyusunan berita acara interogasi yang bertentangan dengan keterangan sebenarnya dari para terdakwa.

Darwish turut mengkritik berlanjutnya pembatasan terhadap para pembaca syair pujian dan ratapan keagamaan (madah) serta para penyelenggara majelis duka Imam Husain As. Ia juga menyoroti tidak adanya hukuman terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, Darwish mengungkapkan bahwa pencabutan kewarganegaraan terhadap 69 warga Bahrain, termasuk 26 anak-anak, merupakan salah satu kasus lain yang didokumentasikan dalam laporan tersebut.

Pengadilan Tunda Putusan terhadap Puluhan Ulama Syiah hingga 22 November

Pengungkapan tersebut berlangsung ketika pengadilan Bahrain pada Minggu, 8 November 2026, memutuskan menunda pembacaan putusan dalam perkara yang melibatkan 69 terdakwa hingga 22 November mendatang.

Dari keseluruhan terdakwa, sebanyak 60 orang merupakan rohaniwan Syiah, sedangkan sembilan lainnya adalah individu yang memiliki keterkaitan dengan mereka. Menurut laporan jaringan televisi Alhurra, keputusan penundaan itu diambil ketika pasukan keamanan ditempatkan di sekitar gedung pengadilan.

Keluarga para terdakwa dan aktivis hak asasi manusia juga dilaporkan tidak diizinkan menghadiri persidangan.

Sementara itu, berdasarkan laporan kantor berita Al-Maalouma, sebanyak 20 organisasi hak asasi manusia internasional dan regional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, menyampaikan keprihatinan terhadap proses penanganan perkara tersebut.

Organisasi-organisasi itu menyerukan penyelidikan independen atas dugaan penyiksaan, pencegahan penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui paksaan, serta penghormatan terhadap hak-hak pembelaan para tahanan dalam proses peradilan. Darwish menegaskan pentingnya mengakhiri proses hukum yang diduga dilatarbelakangi kepentingan politik.

Ia juga menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan penyiksaan para tahanan, pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat, serta pembebasan para tahanan yang dipenjara karena keyakinan mereka.